bank-syariah-tak-batasi-uang-muka-kpr-_big__20120423205133_file_vino_cms

ISI SKRIPSI

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

  1. A.    Ekonomi dan Syari’ah

Revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi di Eropa Barat pada abad 16 Masehi telah menggeser paradigma tentang ilmu pengetahuan dan ajaran agama (Kristen). Ilmu pengetahuan yang sarat dengan ajaran agama, bergeser menjadi ilmu pengetahuan bebas nilai. Hal ini disebabkan ajaran agama (Kristen) bertabrakan dengan dogma gereja, sehingga menyebabkan para ilmuan memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Sebelum terjadinya revolusi industry di Eropa, Ilmu pengetahuan  jika tidak sesuai dengan dogma ajaran agama,  maka ilmu pengetahuan tersebut tertolak dan harus tunduk dengan ajaran agama. Sehingga hal ini mengungkung para ilmuan, dan menyebabkan pemberontakan terhadap dogma ajaran agama (Kristen). Dari tindakan pembrontakan dogma ini banyak para ilmuan yang merasakan inkuisisi gereja. Mereka disiksa sebab mereka menolak ajakan dogma gereja bahwa keilmuan harus tunduk terhadap ajaran agama.

Paradigma inilah yang akhirnya menghasilkan sekulerisasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang terbebas dari ajaran agama. Keilmuan yang tidak menyesuaikan ajaran agama, tetapi agamalah yang tunduk terhadap perkembangan kehidupan manusia. Pergeseran paradigma disebabkan ilmu pengetahuan tidak sesuai fakta yang terjadi sehingga menimbulkan proses sekulerisasi. Proses ini menghilangkan peran agama dan Tuhan terhadap perkembangan  ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang lepas dari nilai-nilai agama termasuk dalam bidang ekonomi. Mereka beranggapan bahwa agama hanya akan memenjarakan pemikiran. Padahal dalam ajaran Islam, bahwa Islam dan ilmu pengetahuan adalah berjalan berbanding lurus yang saling mendukung. Islam tidak memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Islam menganggap bahwa ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan dalam ajaran Islam yang tidak bisa dipisahkan.

1.1 Pengertian Ekonomi

Pemaknaan ekonomi secara konvensional saat ini adalah segala sesuatu yang berkenaan perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Pengertian ini tidak sesuai dalam ajaran Islam. Islam mengajarakan bahwa sumber daya yang ada disesuaikan dengan kebutuhan makhluknya, dan jika terjadi kelangkaan sumber daya, maka yang terjadi kesalahan dan kerancuan tatanan kehidupan. Allah menciptakan sumber daya sudah sesuai ukurannya. Firman Allah dalam QS. Al-Qomar 49

إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {49}

“sesungguhnya telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya” (QS. Al-Qomar 49)

Allah menciptakan segala yang ada dimuka bumi, baik dari penciptaan makhluk dan kebutuhan yang digunakan oleh makhluknya sudah sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan makhluk-makhluknya. Adapun terjadi kelangkaan merupakan akibat dari tindakan manusia yang serakah, eksploitasi tanpa batas dan tidak menggunakan sumber daya sebagai mana mestinya.

Ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani dari asal kata oicos yang berarti rumah dan nomos yang berarti aturan. Dari dua kata tersebut maka ekonomi memiliki makna sebagai aturan-aturan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Sebab dalam pencapaian kehidupan yang sejahtera dibutuhkan usaha-usaha atau prilaku-prilaku manusia yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dalam mencapai suatu kebutuhan. Jika nilai-nilai ini di singkirkan maka yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan, dan ketidakseimbangan inilah yang akan mengakibatkan kerusakan di muka bumi.  Nilai-nilai tersebut diajarkan  Allah melalui fitrah manusia, dalam kitab suci, melalui para rosul dan nabinya sehingga terbentuk dalam ajaran dalam agama. Dalam pencapaian kehidupan yang sejahtera, jika terbebas dari nilai ketuhanan, maka akan menimbulkan ketidakberaturan alias ketidakseimbangan.

1.2 Pandangan Islam Terhadap Ekonomi

Islam merupakan ajaran yang tunduk terhadap aturan (syariah) yang diturunkan Allah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan umatnya. Islam dan ilmu pengetahuan tidak bersebrangan tetapi berjalan beriringan dalam membangun peradaban manusia. Islam diturunkan sebagai pedoman manusia dalam mengarungi kehidupan didunia guna mencapai kehidupan yang kekal di akhirat.

Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhiroti khasanah wa kina adza banar (cari surat apa di al qurana sekalian tulis pakai arab dan artinya)

Islam bukanlah agama yang hanya mengedepankan ritual tetapi juga mengajarkan prilaku manusia dengan Tuhan (vertikal) dan hubungan manusia dengan alam seisinya (horisontal). Ekonomi merupakan bentuk kegiatan manusia dengan alam seisinya guna mencapai ridho ilahi. Peran ketuhanan dalam menjalankan aktivitas berekonomi dalam ajaran Islam menjadi sumber utama. Dengan mengikuti aturan Tuhan berarti manusia menjalankan peran sebagai khalifatu fil ardh yang telah diberikan Allah yang bertugas menciptakan kehidupan yang sejahtera dan keberadaban.

Penciptaan manusia di alam dunia oleh Allah memiliki misi untuk menjaga alam semesta dan mengelola kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang sesuai dengan aturan Allah. Manusia diberikan kewenangan mengatur kehidupan manusia dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada, tetapi tetap dalam jalur syariat yang telah ditetapskan. Syariat yang menjaga keseimbangan kehidupan manusia dan keberadaan sumberdaya yang terdapat di alam. Alam yang dapat dimanfaatkan isinya guna mendukung terciptanya peradaban manusia.

Setiap agama, secara definitif, memiliki pandangan mengenai cara bagaimana manusia menjalankan kehidupan ini, mengorganisasi kegiatan sosial, pendidikan, keamanan, politik dan ekonominya. Meskipun demikian, mereka berbeda dalam intensitasnya. Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai suatu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sebatas untuk menyediakan kebutuhan materi guna mendukung pengabdian diri kepada Allah melalui ibadah. Namun kegiatan ekonomi dapat mendorong pada terjadinya disorientasi terhadap tujuan hidup, yaitu menyembah kepada Allah.

اعمل للدنياك كانك  تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا

“Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan beribadalah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok mati”.

Hadis diatas menerangkan kepada umat Islam untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhannya. Kesungguh-sungguhan tersebut dibaratkan oleh rosul bahwa kita akan hidup di dunia selamanya. Tapi rosul juga memperingatkan bahwa umat Islam juga jangan lupa bahwa setelah kehidupan dunia terdapat kehidupan akhirat. Disaat didunia bekerja untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan akhirat memiliki keseimbangan. Hadis diatas juga dapat dimaknai bahwa dalam meraih kehidupan yang bahagia dibutuhkan kerja keras baik untuk kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat memiliki pertalian yang saling menghubungkan dan tidak dapat dipisahkan. Dunia sebagai ladang dan akhirat sebagai tujuan.

Rosulullah pernah menegur sahabatnya yang lalai dalam melaksanakan kewajibanya dan hanya memfokuskan dirinya beribadah dalam masjid. Rosul juga pernah marah terhadap sahabatnya yang lalai terhadap ibadah dan hanya berkonsentrasi dalam kekayaan harta dan aktivitas dunianya. Karenanya agama Islam membenci terhadap anggapan bahwa semakin manusia dekat dengan Allah, semakin kecil ia terlibat dalam kegiatan ekonomi. Islam lebih mencintai muslim yang kuat. Kuat disini dapat dimaknai kemampuan segi sosial, politik, bahkan ekonomi. Kekayaan dipandang akan menjauhkan manusia dari tuhan.[1] Padahal Islam mengajarkan umatnya untuk kaya. Umat Islam tidak akan bisa mendirikan masjid jika umat tidak kaya, umat Islam tidak bisa bershadaqoh, infaq atau wakaf kalau umat tidak kaya, umat Islam tidak akan bisa menunaikan ibadah haji dan zakat kalau umat Islam tidak memiliki kekayaan. Dan hanya muslim yang kuatlah yang dapat menjalankan perintah Allah.

1.3 Pengertian Syariah

Menurut istilah, syariah berarti peraturan atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan mengatur hubungan manusia dengan alam semestanya.[2]Syariah oleh para ahli hukum Islam, diartikan sebagai “seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui rasul-Nya.” Untuk memenuhi makna syariah diperlukan tiga hal mendasar, yaitu keimanan, moral dan fiqh serta kodifikasi hukum. Syariah mengandung makna yang lebih luas daripada fiqh, dimana fiqh merupakan pemahaman terhadap aturan syariah secara praktis yang diturunkan dari bukti-bukti tertentu. Dalam fiqh, suatu perilaku dikategorikan menjadi legal atau ilegal, atau halal dan haram, sedangkan dalam syariah terdapat lebih banyak kategori dalam menilai suatu perilaku. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi fiqh mutlak diperlukan sebagai patokan dalam menilai ataupun memprediksi suatu kegiatan ekonomi. Syariah Islam berfungsi untuk memberilkan informasi dan petunjuk bagaimana kehidupan yang Islami seharusnya diselenggarakan. Fiqh dipergunakan sebagai alat kontrol terhadap produk kehidupan agar tidak melanggar syariah Islam.[3]

Tidak ada yang terbebas dari aturan merupakan sunnatullah. Kehidupan apapun, peraturan sangat diperlukan bagi berlangsunya kehidupan. Peraturan atau syariah merupakan sebagai sistem yang dapat mengontrol dan mengatur suatu kegiatan agar tidak terdapat kesewenang-wenangan dan terjadi keseimbangan.

1.4 Hubungan Ekonomi Dengan Syariah

Manusia merupakan makhuk ekonomi (homo economicus). Manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya dan keinginannya. Manusia bukanlah manusia indivilual yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain, tapi manusia membutuhkan peran sesamanya dalam setiap aktivitasnya. Saling memiliki ketergantungan dalam memenuhi Kebutuhan dan keinginan manusia bernekaragam yang menjadi kegiatan utama ekonomi . Tukar menukar jasa dan barang antar manusia membuktikan bahwa manusia tidak bisa terlepas prinsip-prinsip ekonomi. Manusia menurut Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya menyebutkan bahwa manusia memiliki kecenderungan tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya[4]. Dengan begitu manusia dijuluki sebagai makhluk ekonomi.

Ekonomi menjadi kegiatan utama manusia yang tidak dapat diabaikan, maka butuh aturan-aturan yang jelas, bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dan tidak mengganggu kestabilan kehidupan baik kehidupan sosial ataupun kehidupan segi yang lain. Menurut ilmu ekonomi konvensional bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak lepas dari Prinsip ekonomi, yaitu melalui pengorbanan sekecil-kecilnya dan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Prinsip ini ditentang oleh Islam dalam QS an-Najm ayat 39-40

وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّمَاسَعَى {39} وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى {40}

“sesungguhnya tiada untuk manusia kecuali apa yang mereka usahakan, dan sesungguhnya usaha akan diperlihatkan hasilnya” (QS. An-Najm 39-40)

Hasil yang didapatkan oleh manusia berbanding lurus terhadap apa yang manusia lakukan. Jika pengorbanannya kecil dalam meraih sesuatu demi memenuhi kebutuhan maka hasil yang dari sesuatu yang dilakukan juga kecil.

Ekonomi dan Syariah memiliki peranan penting dalam Islam. Syariah adalah aturan-aturan yang harus dijalankan, sedangkan ekonomi merupakan aktivitas yang harus tunduk terhadap aturan. Jika syariah dilepaskan dari kegitan ekonomi, maka yang terjadi keserakahan manusia. Menjalankan roda ekonomi dibutuhkan aturan-aturan yang sesuai dengan perintah Allah. Perintah tersebut terdapat pada syariah. Jika sudah tergabungkan antara ekonomi dengan syariah maka menjadi ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam atau ekonomi Islam.

…..”A. Wahab Afif mendefinisikan ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah-perintah (injuctions) dan tata cara (rulers) yang diterapkan oleh syari’ah yang mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat”.[5]

Sebenarnya ekonomi Islam sudah dijalankan pada zaman rosulullah, tetapi teori-teorinya muncul setelah zaman para sahabat. Sistem ekonomi Islam lahir dan muncul dari pemikiran yang sarat dengan karakter religius dan memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh sistem-sistem ekonomi lain. Hal ini disebabkan oleh kesempurnaan aturan-aturan melalui penjabaran konsep mu’amalah. Karena ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu agama Islam, maka landasan pijaknya juga tidak lepas dari suprasistemnya yaitu Islam, yang digali dari al-Qur’an dan hadis serta sumber-sumber hukum Islam lainnya, sebagai landasan pijak manusia menjalankan perannya, terkhusus landasan pijak ekonomi Islam. Landasan-landasan tersebut yang sesuai syariah dan disepakati oleh para ulama (muttafaq ‘alaih) yaitu al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas.[6]

Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, yaitu manusia yang taat kepada Allah dan memiliki peradaban yang benar dan baik. pencapaian ini dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang dituntunkan pula oleh ajaran Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari’ah). yaitu mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat. Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke-maslaha-an, yaitu :

  1. Keimanana (ad dien)
  2. Ilmu (al- ‘ilmu)
  3. Kehidupan (an-nafs)
  4. Harta (al-maal)
  5. Dan kelangsungan keturunan (an-nasl).[7]

Dengan demikian ekonomi yang sesuai dengan maqashidu asy syariah akan mewujudkan manusia yang memiliki ketaatan kepada Allah dengan keimanan, dan apa yang dilakukan didunia sesuai kemampuan dan keimanan yang mereka miliki. Keimanan dalam menggapai system ekonomi yang baik dibutuhkan keilmuan. Dengan keilmuan perkembangan system ekonomi dapat tumbuh dan meningkat sehingga dapat menjadikan kehidupan yang beradap dan berperadaban dapat terwujudkan dengan kemampuan keilmuan dan keimanan yang dimiliki setiap insan.

Ekonomi syariah menjaga kepemilikian individu, kelembagaan dan kepemilikan bersama. Islam tidak mengajarkan pemerintah sebagai pemilik mutlak sehingga individu masyarakat tidak diberikan hak seperti dalam system sosialis. Begitu sebaliknya dalam system kapitalis pemerintah tidak memiliki kepemilikan sebab kepemilikan diberikan terhadap capital, pemilik modal tersbesar. Sosialis dan capital yang akan menjadikan kestabilan kehidupan manusia terciderai dan kedamaian tidak terwujud. Indonesia juga ada lembaga ekonomi yang berbasiskan kerakyatan yang biasa disebut dengan koperasi. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, pengertian dari koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi bergerak berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, dan lembaga ini tidak bertabrakan dengan system syariah

  1. B.       Konsep Dasar Ekonomi Islam

Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun demikian, nasib seseorang diakhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Al-dunya mazra’at al-akhirat (dunia adalah ladang akhirat). Disinilah letaknya peran Islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di dunia. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya itu, baik di dunia maupun di akhirat.

Islam adalah suatu cara hidup, way of life, yang membimbing seluruh aspek hidup manusia, yakni mengatur hubungan antara:

  1. Manusia – Allah
  2. Manusia – manusia
  3. Manusia – alam semesta

Agama Islam memiliki tiga aspek utama, yakni aspek aqidah, aspek syariah dan aspek akhlak. Bila cakupan ajaran Islam ini digambarkan dalam skema, maka akan tampak sebagai berikut:

ISLAM

Aqidah

(Iman)

Syariah

(Islam)

Akhlak

(Ihsan)

Aqidah disebut iman, sedangkan syariah adalah Islam, dan akhlak disebut juga ihsan.[8]

  1. Aqidah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.[9] Aqidah merupakan inti dari segala tindakan manusia. Jika dalam diri manusia menguasai aqidah yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar, maka tindakan serta perbuatannya dipastikan tidak akan menyimpang dari syariah.

  1. Syariah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (hablumminallah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas)  merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.[10] Syariah merupakan penggambaran konsep-konsep dari aqidah.dalam syariah mengatur tingkah polah manusia serta menjalin hubungan antara manusia dengan Allah seperti sholat, haji, toharoh dan sebagainya. Syariah juga mengajarkan hubungan antara manusia dengan sesamanya, seperti shodaqoh, jual beli, berpolitik dan sebagainya dan juga syariah juga mengatur antara manusia dengan lingkungannya seperti menjaga kebersihan, penghijauan, pelestarian alam dan sebagainya.

  1. Akhlak

Landasan perilaku dan kepribadian akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat. Hadis nabi menyatakan akmalul mukminiina ahsauhum khuluqo (kesempurnaan seorang muslim adalah terdapat pada akhlak yang baik).  Akhlak yang baik akan melakukan syariah dan menuju aqidah yang menjadi pedoman hidup. Akhlak merupakan pijakan pertama dalam mencapai aqidah yang sempurna. Misi rosulullah didunia tidak terlepas dari memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana hadis nabi yang menyatakan, “Bahwasanya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak (budi pekerti)”.[11] Akhlak menjadi tolak ukur manusia.jika akhlaknya baik maka secara tidak langsung syariahnya baik. jika syariahnya baik maka aqidahnya pun pasti baik. akhlak merupakan aplikasi tindakan dari aqidah dan syariah. Tiga hal inilah penting dalam menjalankan perekonomian Islam. Hal inilah Islam membuktikan bahwa Islam bukan hanya mengajarkan sholat, bersuci, membaca quran semata melainkan setiap lini kehidupan manusia tidak terlepas dari aturan yang sudah di gariskan. Hal ini perlu di ketahui dan di laksanakan. Jika Islam hanya untuk diketahui, maka tidak akan merubah kondisi umat dan bumi. Tetapi jika manusia sadar dan bisa menjalankan ajaran Islam dengan kaffah, maka baldatun wa robbun ghofur menjadi realisasi nyata yang menjadi impian setiap manusia.

Islam adalah suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi.[12] Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut :

Pertama: Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang. Apalagi jika dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang. tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.

Kedua: riba dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat Alquran tentang pelarangan riba yang terakhir yaitu surat Al Baqarah ayat 278-279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

يَآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279}

“Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman{278}. Kalau kamu tiada memperbuatnya ketahuilah ada peperangan dari Allah dan RasulNya terhadapmu dan jika kamu bertobat maka untukmu pokok-pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya{279}”.

Larangan riba juga terdapat dalam ajaran kristen baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Hampir setiap ajaran agama memusuhi dan melarang riba. Riba pada intinya pemberi pinjaman menghendaki imbalan dari uang yang dipinjamkan. Jika uang yang dipinjamkan tersebut tidak dapat dikembalikan pada waktu yang disepakati, maka bunga akan semakin tumbuh dan berkembang.pemberian pinjaman. Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islamic banker dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.[13]

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang piutang dan riba jual beli. Riba hutang-piutang dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

  1.  Riba al-qardh (رباالقرض)

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).

  1. Riba al-jahiliyah (رباالجاهلية)

Hutang dibayar dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktu yang ditetapkan.

Riba jual beli terbagi menjadi dua juga yaitu:

  1. Riba al-fadl (رباالفصل)

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedaangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

  1. 2.         Riba al-nasi’ah (رباالنسية)

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.[14]

Para ekonom kontemporer telah menyadari secara empiris bahwa riba mengandung kemudaratan, karena megambil keuntungan tanpa berani mengambil resiko. Bunga merupakan manispestasi dari riba, sehingga peminjam tidak memperoleh keuntungan seimbang disebabkan bunga yang harus dibayar dan selalu berjalan, dengan demikian pemicu terjadi berbagai krisis keuangan. Krisis tidak akan terjadi bila pemilik modal turut mengambil bagian dalam untung atau rugi (profit & los sharing). Bunga tidak dapat membimbing kearah pembentukan dan penanaman modal, karena bunga dijadikan mata pencaharian tanpa memandang produksi yang terkandung di dalamnya.

Selanjutnya, A.M. Saefuddin mengutip kesimpulan ekonom Lord Keynes, tentang bunga:

“Individu-individu tidak menyimpan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan, tetapi dengan tujuan membentuk modal, sehingga bertambahlahkegiatan dunia spekulasi dengan tidak mengingat besarnya suku bunga karena keuntungan yang diperoleh lebih besar bila mereka mengeksploitasi simpanannya. Sebab itu suku bunga tidak ditetapkan kecuali kelaziman belaka. Penyimpanan akan berjalan terus meski suku bunga turun sampai nol”.

Selanjutnya dikatakan Keynes:

“Suku bunga yang tinggi menyebabkan macetnya pasar dan terhentinya kegiatan industri dan lalu secara negatf mempengaruhi penerimaan yang merupakan sumber produksi”.[15] 

Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja – yang berarti siap menghadapi resiko – dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).

Ketiga: dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun. Allah Swt. Berfirman dalm surat Al-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ( النساء : 29 )

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka (Al-Nisa:29)

Keempat: adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris). Hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ( البقرة: 282 (

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan hutang-piutang,yang akan dipenuhi pada suatu masa yang ditentukan, hendaknya kamu tuliskan.(Al-Baqarah:282)

Kelima: zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagaiman ifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.[16]

Diatas sudah dijelaskan, bahwa Islam melarang menimbun harta. Barang di produksi untuk segera di distribusikan. Islam sangat melarang aktivitas ekonomi yang menyebabkan kenaikan barang atau mempermainkan harga melalui cara menimbun barang. Islam juga tidak menyukai mematikan peredaran mata uang. Sirkulasi keuangan selayaknya terus berputar, sehingga produksi lancar, kebutuhan lancar, harga stabil dan kehidupan sosial menjadi aman.

Selain pasar sebagai sirkulasi perjalanan keuangan, terdapat lembaga yang memutar keuangan agar lebih berfungsi, yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan institusi penting bagi berlangsungnya perekonomian. Institusi ini juga dapat menjadi penyeimbang perekonomian ummat.

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan perbankkan dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan perbankan memiliki kawasan yang sangat luas dibandingkan lembaga keuangan bukan bank. Maraknya bank syariah saat ini juga melahirkan lembaga keuangan non bank yang menggunakan system syariah. Bank syariah di Indonesia pertumbuhannya sangat pesat, sehingga lembaga bukan bank juga mengdopsi system syariah. Pengadopsian ini dengan harapan lembaga bukan bank dapat membantu negeri ini dari keterpurukan ekonomi dan membantu masyarakat kalangan menengah kebawah yang tidak bisa dilayani oleh lembaga keuangan yang memiliki sekup menengah keatas.

  1. C.      Akad Dalam Ekonomi Islam

            Akad merupakan bagian penting dalam aktivitas berekonomi. Dari akad inilah akan menimbulkan kejelasan transaksi selanjutnya. Akad (perikatan) adalah salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Hukum Islam merupakan cara yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1 menyebutkan:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )المائدة(1 :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.[17]

Pengertian “Akad” menurut istilah (terminologi) hukum Fiqih adalah: “Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”[18]

Dengan adanya suatu akad, maka para pihak terikat oleh ketentuan hukum Islam (Syariat) yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban (iltizam) yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, akad harus dibentuk oleh hal-hal yang dibenarkan syariat Islam. Sahnya suatu akad menurut hukum Islam ini ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad tersebut. Rukun-rukun dan syarat-syarat akad tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

  1. Rukun-rukun Akad:
    1. Aqid ialah orang yang berakad
    2. Ma’qud ’alaih adalah benda-benda yang diakadkan
    3. Maudhu’ al ‘aqad adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad
    4. Sighat al ‘aqd adalah ijab dan qabul
    5. Syarat-syarat Akad:
      1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
      2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
      3. Akad dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
      4. Diharamkan melakukan akad yang dilarang dalam syariah, Seperti jual beli mulasamah
      5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbangan amanah
      6. Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
      7. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal. [19]

Akad yang dilakukan dalam Bank Syariah memiliki konsekuensi dunia dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Hal ini berimplikasi positif kepada kedua belah pihak (Bank dan Nasabah) untuk tidak melanggar kesepakatan yang telah dilakukan karena kesepakatan tersebut  akan dipertanggung jawabkan dihari akhir nanti, sehingga potensi untuk mengkhianati kesepakatan menjadi sangat kecil.[20]

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqih muamalat membagi akad menjadi dua bagian , yakni akad tabarru’ dan akad tijarah/mu’awadah.

  1. Akad Tabarru’

Akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan  komersil. Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari Allah Swt. Contoh akad-akad tabarru’ adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain.

Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang (lending $) atau jasa kita (lending yourself). Dengan demikian, kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum akad tabarru’, yakni:

  1. Meminjamkan Uang (lending $)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 jenis, yakni sebagai berikut:

  • Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan qard.
  • Jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi  pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan rahn
  • Suatu bentuk pemberian pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini disebut hiwalah.
  1. Meminjamkan Jasa Kita (lending yourself)

Akad ini juga teerbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

  • Bila kita meminjamkan “diri kita” saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain,maka hal ini disebut wakalah
  • Bila kita menawarkan jas kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa custody (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad wadi’ah[21]
  • Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung disebut kafalah.[22]
  1. Memberikan Sesuatu (giving something)

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: hibah, waqaf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila pengguanaanya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan waqf, objek waqf ini tidak boleh diperjualbelikan begiru dinyatakan sebagai aset waqf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.[23]

  1. Akad Tijarah

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencarikeuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

Skema Akad-Akad

Wa’ad

Akad

Tijarah For profit transaction

Tabarru         Not for profit transaction

1.Qard

2.Wadiah

3.Wakalah

4.Kafalah

5.Rahn

6. Hibah

7.Waqf

Natural Certainty Contracts

Natural Uncertainty Contracts

1.Murabahah

2.Salam

3.Istisnha’

4.Ijarah

1.Musyarakah (wujuh,‘inan,Abdan, muwafadhah, mudharabah)

2.Muzara’ah

3.Musaqah

4.Mukhabarah

Teori       Pertukaran

Teori       Pertukaran

Skema diatas merupakan yang bisa dijalankan oleh lembaga keuangan. Dari dua akad akan menghasilakan produk-produk perbankan. Akad tabarru’ merupakan suatu transaksi yang bukan profit. Sedangkan akad tijari alias transaksi jual beli merupakan transaksi yang memiliki profit.

Dua transaksi tersebut banyak digunakan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan perbankan memiliki cakupan lebih luas dibandingkan lembaga keuangan non bank. Antara lembaga perbankkan dengan lembaga keuangan non bank memiliki beberapa perbedaan dari hasil produk-produknya walau dalam system yang digunakan sama. Perbedaan ini dikarena penyertaan modal, produk pembiayaan serta tingkatan kebutuhan nasabah.

  1. D.      Sistem Syariah di Lembaga Keuangan Non Bank

            Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana atau kedua-duanya.[24] Sejak awal kelahirannya, lembaga keuangan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan pembaharuan ilmu pengetahuan  Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunah.[25]

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memuat ketentuan baru mengenai pengelolaan bank berdasarkan hukum Islam, yang disebut prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. [26]

Berkembangnya perbankan syariah memicu bertumbuh kembangnya lembaga keuangan non bank. System yang digunakan lembaga ini tetap menggunakan prinsip-prinsip syariah yang digunakan di dalam perbankkan. Diantara transaksi yang dipakai di dalam lembaga keuangan non bank adalah:

  1. Al-Wadiah

Yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) di mana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang atau uang yang dititipkan kepadanya. Transaksi seperti ini biasanya dilakukan oleh Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau juga dilakukan oleh Koperasi. Dasar hukum al-wadiah adalah Al-Qur’an surat An-Nisaa ayat 58.

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا اْلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {58}

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menermanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”(Q.S. An-Nisaa’:58)[27]

Skema al-wadiah

Muwaddi’ (penitip)

Mustawda’ (penyimpan)

  1. Titip barang
  2. bebankan biaya penitipan

dari skema tersebut dapat dipahami bahwa nasabah menitipkan barang kepada lembaga keuangan, dan bagai penitip dikenakan biaya administrasi penitipan. Biasanya barang yang dititipkan kepada lembaga keuangan non bank adalah uang. Dan untuk barang selain uang dilakukan di lembaga keuangan perbankkan.

  1. Al-Mudharabah

Yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (enterpreneur). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian.[28]

Skema Al-musharabah[29]

Nasabah (mudharib)

Lembaga non bank       (shahibul maal)

Perjanjian bagi hasil

Keahlian/ketermpilan           Modal 100%

Proyek Usaha

Pembagian keuntungan

Nisbah Y%

Pengembalian

Modal

Nisbah x% modal pokok

Lembaga keuangan non bank memberikan penyertaan modal atau memberikan modal untuk pengusaha dalam menjalankan proyek usaha. Sebelum mendapatkan permodalan nasabah mengajukan pembiayaan terhadap lembaga non bank. Jika sudah disepakati  maka nasabah akan membagi keuntungannya kepada pemilik modal beserta mengembalikan modal yang telah diberikan sesuai waktu perjanjian dalam akadnya.

  1. Al-Musharakah

Yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai pangsa modal masing-masing.[30]

Skema Al-Musyarakah[31]

Lembaga non bank                    Parsial pembiayaan

Nasabah              Parsial pembiayaan

Proyek Usaha

Keuntungan

Bagi hasil keuntungan sesuai konstribusi

  1. Al-Murabahah

Yaitu persetujuan jual-beli suatu barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.[32]

Skema Al-Murabahah[33]

                                    6.Negosiasi dan persyaratan

Lembaga

keuangan

 

Nasabah

5.Akad jual beli

1.Bayar

2.Terima barang

Supplier (penjual)

& dokumentasi

4.Beli barang     3.Terima

  1. Al-Ijarah dan Al-Ta’jiri

            Al-Ijarah yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar  sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

Sedangkan Al-Ta’jiri yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah berakhir masa sewa, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.[34]

Skema Al-Ijarah[35]

Obyek Sewa

Penjual Supplier

Penjual Supplier

                   A.Milik    

 

                            1.Sewa beli

                                                   B.Milik

Lembaga

keuangan

2.Beli obyek sewa                                                                3.Pesan obyek sewa

 

 

Akad ini juga digunakan oleh perbankkan dan lembaga keuangan non bank. Transaksi ini biasa disebut dengan leasing. Lembaga memberikan bantuan kepada nasabah dalam pembelian suatu barang kepada supplier secara kontan, kemudian nasabah mengangsur barang tersebut sesuai dengan harga dan waktu yang disepakati. Barang bisa menjadi milik nasabah jika, nasabah bisa melunasi dan jika di tengah transaksi nasabah mengalami kemacetan dalam pembayaran, maka lembaga keuangan berhak untuk menarik barang tersebut dari tangan nasabah.

 

Koperasi dan system syariah.

Salah satu lembaga perekonomian yang pernah ada dan hingga saat ini ada di Indonesia adalah koperasi. Lembaga ini pernah jaya dalam membangkitkan perekonomian bangsa. Keberadaaan  Lembaga ini muncul dipermukaan merupakan bentuk perlawanan terhadap system kapitalis yang menjepit kehidupan rakyat. Dengan rasa persatuan dan penderitaan, rakyat bersatu dan bersepakat untuk merubah perekonomiannya.

Peran dan Fungsi koperasi

  1. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
  2. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
  3. Mengembangkan dan membangun potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
  4. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Landasan lembaga ini berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dengan memiliki dasar tersebut, koperasi dapat bergerak dalam pembangunan perekonomian umat. Walau kemunculan koperasi ini bukan dari syariat islam tetapi tata aturannya tidak berseberangan dengan ajaran islam. Koperasi dapat dijadikan kendaraan dalam pergerakan dalam menjalankan aplikasi dan system.

Dalam menjalankan aplikasi maka dibutuhkan suatu system.maka system perkoperasian khususnya dalam usaha pembiayaan dapat menggunakan system syariah. Hal ini dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, kepres RI nomor 09 tahun 2009 tentang lembaga pembiayan, peraturan menteri keuangan nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan dan peraturan ketua badan pengawas pasar modal dan lembagakeuangan nomor PER-03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan beberapa landasan hukum tersebut, maka koperasi merupakan didalam bentuk lembaga keuangan non bank yang dapat menjalankan perannya dalam pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat dalam membangun perekonomiannya. Adapaun penggunakaan system syariah juga dapat digunakan koperasi selama tunduk terhadap peraturan yang berlaku.


[1]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008),P.14.

[3] (P3EI), Ekonomi Islam, op.cit.,p34.

[5]A.WahabAfif, Mengenal Sistem Ekonomi Islam, (MUI Prov. Banten, 2003), hal.2

[6]Ibid., p. 7

[7]Ibid., p. 54.

[8] Adiwarman Karim,  Bank Islam :Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua  (MUI Prov. Banten, 2003), hal.1-2

[9] Ibid.,p.3

[10] Ibid.,p.7

[11]Ibid.,13

[12] Ibid.,p.14

 

[14] Wahab Afif, Mengenal Sistem Ekonomi Islam, op.cit,.p.67

[15] Wahab Afif, Mengenal Sistem Ekonomi Islam, op.cit,.p.77-78

[17] GemalaDewi,  Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hal.11

[18] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), hal.46

[19] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, op.cit.,47

[20] Wahab Afif, Mengenal Sistem Ekonomi Islam, op.cit.,108

[21] Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),.p.58-60

[22] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), p.123

[23] A.Karim, Bank Islam, op.cit.,p.61

[24] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), p.2

[25] Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), p.18

[26] Ketut Rindjin, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000),p. 21-22

[27] M.Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011).,p.36

[28] Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam ,op.cit.,p.32-33

[29] Nur Rianto, Bank Syariah ,op.cit.,p.53

[30] Warkum, op.cit.,p.34-35

[31] Nur Rianto, op.cit.,p.52

[32] Warkum, op.cit.,p.37

[33] Nur Rianto,op.cit.,p.46

[34] Warkum, op.cit.,p.38

[35] Nur Rianto,op.cit.,p.50

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s